• Pelaksanaan Sosialisasai dan Pelatihan Teknis POKIR DPRD 2 Februari 2021
  • Pelaksanaan Sosialisasai dan Pelatihan Teknis POKIR DPRD 2 Februari 2021
  • ASN lingkup BAPPEDA melaksanakan Apel
TheGrue.org

Sumber Daya manusia

Kategori: Uncategorised
Diterbitkan: Selasa, 17 Oktober 2017
Ditulis oleh BAPPEDA Butur

 DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP BAPPEDA KAB. BUTON UTARA TAHUN 2021

KEPALA BADAN  : Dr. HARMIN HARI, SP,. M.Si
   
SEKRETARIS  Drs. GARNI
- KASUBAG. PROGRAM  : NIRMALAWATI ISKANDAR, ST.MP.Wk
- KASUBAG. KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN : MIRSAN DAHSYAT, S.Pd., M.Ap
- KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN : WELDHY NARFI, ST
   
KABID. SOSBUD & PEMERINTAHAN  AMALAN, S.Si., M.Ap
- KASUBID. PENGEMBANGAN SDM : -
- KASUBID. SOSIAL & BUDAYA  : -
 - KASUBID. PEMERINTAHAN DAN KESRA : NELIATY LATIF, S.Sos
   
KABID. EKONOMI     : ABDUL RAHIM IDRIS, SE., M.Si
- KASUBID. EKONOMI PRODUKSI : RISNA EKAWATI, ST
- KASUBID. PENGEMBNGAN DUNIA USAHA : WD. EKA ARIES SULISTIAWATI., M.Ap
   
 KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                               : DJURIATI ROSFIAH., S.Pd.,M.SI
- KASUBID. INOVASI & TEKNOLOGI  : HARMIN. S.Kom
- KASUBID. EKONOMI,SDA,LINGKUNGAN HIDUP  : IKSAN MAPO,S.Kep
   
 KABID. PENGEMBANGAN WILAYAH SARANA DAN PRASARANA   : HASNAWATI LADIA, ST
- KASUBBID. PENATAAN RUANG : MOH. GONTOER FARIKI, M.Si
- KASUBBID. PENGEMBANGAN INFRATRUKTUR      MASYARAKAT : WD. SESI YULIS RAMAYANA,S.SI., M.Si
 - KASUBBID. PENGELOLAAN SDA DAN        LINGKUNGAN HIDUP  
STAFF  : HERIANTO, S.Si
  : WD. SUHARNI
  : IDA RIA SARI RACHMAN
  : ERWIN BADIA,S.Si
  : RAHMAN HIDAYAT,S.Si
  : HASBIA, S.Si., M.Si
  : MUH. ILYAS,S.KOM
 

: ERMITA, S.Si., M.Sc

                                             

                                                    

 

                      

                        

                          

 

                                           

                         

           

 

                           

                     

                     

                            

 

   

 

 

Optimalkan Perencanaan Pembangunan Daerah,Bappeda Butur menggelar Kegiatan Sosialisasi dan pelatihan Teknis penginputan Pokir DPRD Kab.Buton Utara

Kategori: Uncategorised
Diterbitkan: Selasa, 02 Februari 2021
Ditulis oleh BAPPEDA Butur

 Buranga,2 Februari 2021,

Bertempat di Gedung AULA Bappeda Kab. Buton Utara, dilaksanakan acara Sosialisasi sekaligus pelatihan penginputan Teknis Input Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab. Buton Utara untuk tahun Anggaran 2022. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kab.Buton Utara, Bapak Diwan beserta Para Anggota Dewan didampingi para operator dari Sekretariat Dewan  yang nantinya akan membantu dalam proses penginputan pokok pikiran tersebut ke Aplikasi SIstem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Acara ini sendiri bertujuan untuk penyusunan RKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2022, dimana dalam penyusunan Rancangan awal yang mencangkup didalamnya penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diatur dalam Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa penyusunan perencanaan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang mana terdapat perubahan mekanisme dalam penyusunan perencanaan yang bersumber dari aspirasi DPRD.

Dalam Acara tersebut juga di rangkaikan penyerahan secara simbolis User dan Password SIPD Anggota DPRD oleh Kepala Bappeda, Dr. Harmin Hari,SP.,M.Si kepada Ketua DPRD, Diwan.  Dalam pemaparannya, Kepala BAPPEDA menjelaskkan bahwa pentingnya RPJMD dan RKPD sebagai payung hukum dan landasan dari setiap proses perencanaan pembangunan di Daerah yang mana didalam proses penyusunannya terdapat Pokok Pikiran (POKIR) DPRD yang menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) setiap tahun. " KUA PPAS dan APBD haruslah sinkron dan sesuai dengan RPJMD dan RKPD yang didalamnya memuat Pokok pikiran DPRD. Seperti apa proses penyusunannya dalam aplikasi SIPD, saat inilah kita akan laksanakan dan diskusikan bersama ," ujar Bapak Kepala Bappeda. 

Nantinya untuk Penginputan Pokir Anggota Dewan akan langsung divalidasi oleh bagian Kesekretariatan DPRD dan usulan anggota dewan langsung masuk ke Bappeda dengan rekomendasi mitra kerja dan langsung masuk ke OPD masing-masing dan akan langsung diverifikasi. Dalam usulan Pokir tersebut para Anggota DPRD dapat memonitor setiap usulan yang diajukan dan telah diinput di aplikasi. Setelah usulan di input, usulan tersebut nantinya akan bermuara apakah dapat terakomodir  ataukah tidak, akan dapat di lihat melalui aplikasi tersebut. Dalam proses verifikasi tersebut tentunya melalui berbagai pertimbangan baik dari segi Prioritas program serta ketersediaan anggaran.

Dalam kesempatan ini juga, Ketua DPRD Kab. Buton Utara mengapresiasi Kerja Bappeda Buton Utara dan mengharapkan kegiatan ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah  bersama pihak Legislatif, untuk berkolaborasi dalam menyusun program kegiatan yang telah dirangkum oleh para anggota Dewan dalam setiap reses di daerah pemilihannya demi menyukseskan visi misi Kepala Daerah dan kesejahteraan Masyarakat tentunya. Penjelasan teknis dalam proses penginputan Pokir DPRD dibawakan oleh Kabid. Sosbud, Amalan,S.Si.,M.Ap, yang menjelaskan bagaimana proses awal sampai akhir alur dari penginputan Pokir di Aplikasi SIPD yang diselingi diskusi tanya jawab bersama para Anggota Dewan dan Sekretariat Dewan Kab. Buton Utara.

 

Visi & Misi

Kategori: Uncategorised
Diterbitkan: Sabtu, 20 September 2014
Ditulis oleh BAPPEDA Butur

VISI

Agar jelas arah dan tujuan yang akan dicapai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka seyogyanyalah bila sebuah lembaga pemerintahan memiliki Visi yang jelas dan mudah dipahami oleh semua jajaran sumber daya manusia yang ada di lembaga tersebut. Untuk itu maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Buton Utara telah menetapkan visi SKPD sebagai berikut :

TERWUJUDNYA LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG HANDAL

            Visi di atas dimaksudkan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal diharapkan akan menjadi lembaga perencanaan daerah yang dapat melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang representative, tepat waktu dan berkesinambungan berdasarkan data yang akurat sehingga pada gilirannya kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel.

 

MISI

           Untuk merealisasikan visi SKPD di atas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal telah merumuskan dan menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional.

2. Memantapkan Sistem Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terintegrasi.

3. Memantapkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Koordinasi, Pembinaan, dan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan.

4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sistem Layanan Perencanaan Pembangunan yang Memadai.

Struktur Organisasi BAPPEDA - PM Buton Utara

Kategori: Uncategorised
Diterbitkan: Sabtu, 20 September 2014
Ditulis oleh BAPPEDA Butur

Profil Pejabat BAPPEDA Buton Utara

Disclaimer

Kategori: Uncategorised
Diterbitkan: Sabtu, 20 September 2014
Ditulis oleh BAPPEDA Butur

Situs ini merupakan media informasi internal maupun eksternal lingkungan BAPPEDA Buton Utara. Semua informasi yang ada pada website ini merupakan tanggung jawab penuh BAPPEDA Buton Utara. Sebagian data diambil dari sumber lain dan BAPPEDA Buton Utara tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan informasi yang diperoleh dari website ini.

 

 

REKOMENDASI HASIL MUSRENBANG RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN BUTON UTARA

Kategori: Uncategorised
Diterbitkan: Minggu, 05 April 2015
Ditulis oleh BAPPEDA Butur

        Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Buton Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal telah melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dengan musrenbang desa, musrenbang kecamatan, forum SKPD dan hari ini musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk mensinkronkan dan mengharmoniskan usulan ‘bottom-up’ dari musrenbang desa/kelurahan dan musrenbang kecamatan dengan proses ‘top down’ rancangan RKPD dan Renja SKPD untuk menghasilkan rancangan akhir RKPD dan renja SKPD. Dalam pelaksanaan musrenbang RKPD telah dibagi 3 kelompok untuk memetakan usulan kegiatan prioritas perencanaan pembangunan yaitu Kelompok A yang membahas usulan kegiatan prioritas dibidang sosial budaya, Kelompok B yang membahas usulan kegiatan prioritas dibidang ekonomi, dan kelompok C yang membahas usulan kegiatan prioritas dibidang fisik dan prasarana. Dari hasil pembahasan dimasing-masing kelompok maka ditetapkan beberapa rekomendasi pembangunan yaitu :


A. Kelompok A : Bidang Sosial Budaya, usulan kegiatan antara lain ;
1. Dalam rangka mendukung program pemerintah wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun maka perlu pembangunan sekolah dasar yang merata di wilayah Kabupaten Buton Utara dengan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menunjang kegiatan pembinaan mental dan moralitas keagamaan anak didik maka perlu penambahan guru agama dan pembangunan mushola disekolah.
3. Untuk meningkatkan mutu pendidikan maka perlu disediakan sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan alat-alat praktek.
4. Untuk melestarikan budaya kesenian daerah Kabupaten Buton Utara maka diperlukan program pembinaan kesenian di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah.
5. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan maka perlu ada penambahan tenaga dokter di seluruh Puskemas rawat inap dan penambahan dokter spesialis di rumah sakit umum daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Upaya meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan yang merupakan hak dasar masyarakat berupa kemudahan akses pelayanan kesehatan terutama didaerah-daerah yang tidak mempunyai akses darat seperti di Desa Koepisino dan Desa Langere maka perlu pengadaan kendaraan laut.
7. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maka perlu pengadaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai seperti pembangunan gedung penunjang pelayanan kesehatan, ranjang pasien, dan kelengkapan alat-alat kesehatan yang lebih modern.
8. Untuk menangani penyakit masyarakat maka perlu diadakan penyuluhan kamtibmas.
9. Pentingnya forum komunikasi umat beragama dalam rangka menjalin solidaritas antar umat beragama maka perlu penambahan anggaran untuk meningkatkan kegiatan FKUB.
10. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pada objek-objek wisata terutama objek wisata yang aksesnya masih belum memadai sehingga dapat menarik wisatawan seperti objek wisata Mata Ntahi dan Moloku.
11. Dalam rangka meningkatkan kualitas atlet Buton Utara terutama atlet yang berprestasi pada porprov lalu maka diperlukan pembinaan dan pelatihan yang lebih terarah.
12. Dalam rangka melestarikan kesenian daerah maka perlu pengadaan alat musik tradisional di tiap desa.
13. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin maka diperlukan bantuan perumahan terutama di desa-desa pemekaran.
14. Dalam rangka mendukung program nasional keluarga berencana maka diperlukan tenaga penyuluh KB tiap desa.
15. Dalam rangka mengembangkan potensi desa maka pemerintah desa dapat memanfaatkan ADD sesuai peraturan yang berlaku.
16. Dalam rangka penertiban wajib pajak maka perlu pendataan wajib pajak oleh dinas terkait.
17. Untuk menjaga ketertiban tempat-tempat hiburan maka perlu dikeluarkan perda perizinan dan pajak tempat hiburan.

B. Kelompok B : Bidang Ekonomi, usulan kegiatan antara lain :
1. Benteng Kulisusu yang merupakan salah situs peninggalan sejarah di Kabupaten Buton Utara maka perlu adanya perhatian pemerintah dalam memelihara dan melestarikan situs tersebut dengan cara membangun rumah adat Baruga, membangun tempat benda-benda purbakala, membangun MCK di mesjid kraton kulisusu, dan merehabilitasi rumah masyarakat dalam benteng kulisusu.
2. Untuk meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil Kabupaten Buton Utara maka dibutuhkan penyelenggaraan program Beasiswa S1, S2 dan S3.
3. Untuk menunjang kegiatan masyarakat desa maka perlu adanya akses masyarakat yang memadai terutama di desa yang mengalami kondisi tertentu. Seperti Desa Koepisino yang ketika musim keras ombak akan susah untuk mengakses daerah lain melalui laut lepas maka di perlukan pembangunan jalan desa yang menghubungkan Desa Koepisino dengan Desa Langere.
4. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa/kelurahan maka perlu adanya pembangunan kantor desa/kelurahan ditiap-tiap desa/kelurahan.
5. Untuk memudahkan masyarakat mengenal dan mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPRD serta untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya secara elektronik maka perlu pembuatan website DPRD
6. Untuk mempercepat pelayanan mobil pemadam kebakaran maka diperlukan Call center mobil pemadam kebakaran
7. Untuk mendukung program lingkungan yang bersih dan sehat maka perlu pengadaan tong sampah tiap kecamatan.
8. Dalam rangka menertibkan penggunaan kayu untuk kebutuhan konsumsi pribadi maka diadakan regulasi penggunaan kayu.
9. Luasnya wilayah hutan yang ada di Kabupaten Buton Utara maka perlu adanya pengawasan sehingga penggunaan hutan suaka margasatwa dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat ditertibkan.

C. Kelompok C : Bidang Fisik dan Prasarana usulan kegiatan antara lain :
1. Untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian maka dibutuhkan sarana dan prasarana pertanian yang menunjang kegiatan pertanian seperti pengadaan hand tracktor, pengadaan penghalau babi, pengadaan penangkaran benih padi, pembangunan embung, pengadaan alat pemotong padi dan pembangunan lumbung padi.
2. Untuk meningkatkan kualitas hasil ternak maka dibutuhkan vaksinasi hewan ternak.
3. Untuk mempermudah akses distribusi hasil pertanian maka perlu penambahan jalan usaha tani.
4. Untuk meningkatkan kualitas koperasi dan UKM di Kabupaten Buton Utara maka perlu pembinaan manajemen dan pemodalan koperasi dan UKM.
5. Salah satu hasil pertanian yang terkenal di Buton Utara adalah kopera oleh karena itu untuk menunjang kualitas kopera maka diperlukan pengadaan oven kopera putih.
6. Untuk menunjang kegiatan home industri pembuatan tahu maka perlu pengadaan mesin penggilingan tahu khususnya di daerah-daerah penghasil kacang kedelai.
7. Adanya sarana pasar yang telah dibangun oleh pemerintah dan belum dimanfaatkan oleh masyarakat disekitarnya maka perlu adanya sosialisasi pemanfaatan pasar.
8. Untuk menambah penghasilan nelayan maka perlu pengadaan alat tangkap.
9. Untuk menambah penghasilan masyarakat dibidang budidaya ikan air tawar maka diperlukan pengadaan kolam ikan dan bibit ikan air tawar.
10. Dalam rangka melestarikan biota laut disekitar wilayah Kabupaten Buton Utara maka perlu adanya pengawasan dinas terkait terhadap penangkapan ikan yang dapat merusak biota laut.
11. Kebutuhan masyarakat terhadap listrik untuk menunjang kegiatan rumah tangga sehari-hari maka perlu penambahan jaringan listrik di beberapa desa seperti di Desa Dampala Jaya, Desa Rahmat Baru, Desa Karya Bakti, Desa Soloy Agung dan Desa Mekar Jaya yang berada di Kecamatan Kulisusu Barat.
12. Seringnya terjadi banjir di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu di musim hujan maka perlu penangangan dari dinas terkait untuk menanggulangi bencana banjir tersebut.
13. Untuk meningkatkan hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan maka diperlukan penambahan tenaga penyuluh pertanian.

       Demikian hasil rekomendasi pembahasan musrenbang RKPD tahun 2016 Kabupaten Buton Utara ditetapkan untuk menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD tahun anggaran 2016.



Buranga, 2 April 2015
Pimpinan Sidang
Kepala Bappeda & PM


ZUNAINI, SE
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.1959421 198203 1 019