Bidang EKOSOSBUD (Ekonomi, Sosial & Budaya)

Sosialisasi SDGs Kab. Buton Utara

Kategori: Sosisal Budaya
Diterbitkan: Kamis, 04 Juli 2019
Ditulis oleh BAPPEDA Butur

Buranga 26 Juni 2019. Sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Bappeda Kab. Buton Utara yang di hadiri beberapa Kepala OPD Terkait turut hadir langsung Kepala Bappeda langsung dan memberi sambutan di muka undangan. Dalam sambuatannya Kepala Bappeda menyampaikan;

sdgs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan milenium (millennium development goals/mdgs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara, baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar.

pada bulan september 2015, sidang umum pbb yang diikuti oleh 159 kepala negara termasuk indonesia, telah menyepakati tujuan pembangunan berkelanjutan (tpb) atau sustainable development goals (sdgs) menjadi agenda global 2030. tpb/sdgs tersebut berisikan 17 goals dan 169 target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030.

indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target mdgs indonesia yaitu 49 dari 67 indikator mdgs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan tpb/sdgs. beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan angka kematian ibu (aki), penanggulangan hiv/aids, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

tujuan pembangunan berkelanjutan (tpb)/sustainable development goals (sdgs) merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

harapannya kedepan bersinergis, agar mencapai kehidupan berkelanjutan dan menjadi perubahan yang positif untuk buton utara, kegiatan ini bagus apabila memang benar-benar untuk pembangunan jangka mengengah dan panjang dengan adanya kegiatan tpb ini diharapkan pembangunan-pembangunan di buton utara dapat diselesaikan secara tuntas

upaya pencapaian target tpb/sdgs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. target-target tpb/sdgs di tingkat nasional telah sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

tpb/sdgs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; (17) kemitraan untuk mencapai tujuan

penyusunan rencana aksi daerah (rad) tujuan pembangunan berkelanjutan (tpb)/sustainable development goals (sdg’s) kabupaten buton utara tahun 2019 diselenggarakan berdasarkan :

1. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;

2. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

3. peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

maksud dilaksanakannya penyusunan rencana aksi daerah (rad) tujuan pembangunan berkelanjutan (tpb)/sustainable development goals (sdg’s) kabupaten buton utara tahun 201   adalah sebagai dokumen rencana kerja 2 (dua) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran tpb/sdgs

 

 

 

Seminar Awal Masterplan Pengembangan Pertanian Organik (padi Organik) Kabupaten Buton Utara

Kategori: Sosisal Budaya
Diterbitkan: Kamis, 24 Mei 2018
Ditulis oleh BAPPEDA Butur

       Buranga, Seminar dilaksanakan di gedung Aula Bappeda Kabupaten Buton Utara Kamis Tanggal 24 Mei 2018, Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Halu Oleo (LPPM-UHO)  kerjasama penelitian tentang pembutan Dokumen Masterplan Pengembangan Pertaniaan Organik khusunya padi organik dan telah dilakukan Seminar Awal untuk mendapatkan informasi dari masyarakat khususnya petani, beberapa camat dan dari dinas terkait yang hadir di acara seminar tersebut, seminar dibuka oleh Sekretaris Bappeda yang mewakili Kepala Bappeda dalam acara seminar tersebut.

       Tujuan seminar ini adalah mengetahui potensi biofisik lahan (iklim, Kondisi lahan, kesuburan tanah) dan menilai kesesuaian lahan pengembangan padi organik di wilayah Kabupaten Buton Utara, menentukan kelas kesesuaian lahan dan peta kesuaiaan lahan potensi pengembangan pertanian padi organik, mengidentifikasi potensi air tanah, merumuskan strategi pengembangan pertanian padi organik.

        Permasalahan mendasar sub sektor Tanaman Pangan Baik di Buton Utara maupun di daerah lain yaitu ada 7 isu yang biasanya menjadi masalah di daerah yaitu 1. Status dan Kepemilikan Lahan, 2. Ketersediaan Infra Struktur sarana prasarana, lahan dan ketersidian air, 3. Rendahnya Kwalitas Sumberdaya Manusia Pertaniaan dan Kelembagaan Pertaniaan, 4. Keterbatasan  Ketersediaan Saranana Produksi, 5. Keterbatasan Akses Petani, 6. Meningkatnya Persaingan Pemanfaatan Komoditas Tanaman Pangan, 7. Belum Padunya Koordinasi Pementah dalam menunjang Pembangunan Subsektor Tanaman Pangan. Hal ini di sampaikan oleh tim peneliti dari Universitas Halu Uleo dan dalam diskusi seminar awal para undangan berharap dokumen yang di buat ini bisa menjawab dari semua permasalahan tersebut.