Strategi Perencanaan Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Aman, Berbudaya Dan Religius

Kategori: Opini Masyarakat
Diterbitkan: Kamis, 26 Oktober 2017
Ditulis oleh BAPPEDA Butur

 

oleh :

HARMIN HARI

Latar Belakang

       Perencanaan merupakan aspek yang penting dalam melaksanakan kegiatan baik skala kecil maupun skala besar (makro). Indonesia sebagai negara besar yang terdiri dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan baik secara nasional telah melahirkan Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai dengan peraturan daerah yang mengatur perencanaan pembangunan.

          Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mendefinisikan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapata, kesempatan kerja, lapngan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Jadi perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

          Perencanaan    pembangunan    daerah     merupakan    urusan     penunjang    yang     menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi:

1.   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan yang mengacu pada RPJP nasional.

2.  Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN.

3.   Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu   1   tahun   yang   memuat   rancangan   kerangka   ekonomi   daerah   dan   prioritas pembangunan daerah beserta kerangka pendanaannya.

          Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 2 menjelaskan bawah ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembanguna daerah terdiri atas: RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja.

          Kabupaten Buton Utara telah memiliki dokumen perencanaan baik RPJPD maupun RPJMD. RPJPD Kabupaten Utara Tahun 2010-2025 telah ditetapkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2014 dan RPJMD Kab. Buton Utara Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan perda nomor 4 Tahun 2016. Visi Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara yang termuat dalam RPJMD Kab. Buton Utara Tahun 2016-2021 adalah Mewujudkan Masyarakat yang aman, berbudaya dan religius menuju ButonUtara yang Maju dan Sejahtera.

          Untuk mendukung capaian visi tersebut maka dibutuhkan dokumen perencanaan yang berkualitas, didukung dengan data yang akurat, valid dan akuntabel. Selain itu sinkronisasi antar dokumen juga menjadi hal yang penting. Harus ada keterkaitan antara RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD. Demikian juga dengan evaluasi dokumen perencanaan yang belum optimal harus ditingkatkan lagi guna mengukur capaian target yang telah direncanakan. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa langkah strategis khususnya pada bidang perencanan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang aman, sehat dan berbudaya menuju Buton Utara yang Maju dan Sejahtera.

Permasalahan

          Beberapa permasalahan dalam perencanaan yang dapat mengambat tercapainya visi dan misi yang sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan antara lain:

a.  Kualitas Dokumen belum optimal karena kurang tersedianya data yang akurat dan valid;

b. Breakdown RPJP ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD kurang terkait satu sama lain

c. Koordinasi antar Perangkat Daerah untuk Proses Perencanaan masih lemah d. Sumber Daya Manusia di bidang perencanaan sangat terbatas.

Tujuan

Tujuan   dari   penulisan   makalah   ini   adalah   merumuskan   langkah-langkah   strategis perencanaan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang aman, berbudaya dan religius menuju Buton Utara yang Maju dan Sejahtera.

Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

          Penyusunan  dokumen  perencanaan  didahului  dengan  proses  perencanaan  sebagaimana telah diatur dengan peraturan perundangan-undangan. Proses penyusunan mulai dari pengumpulan  data  dan  informasi  hingga  tersusunnya  dokumen  perencanaan  dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

           Selain itu Bappeda sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai koordinator dibidang perencanaan juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

         Bappeda mengkoordinir proses perencanaan pembangunan yang diawali dari desa, kecamatan  hingga  kabupaten  yakni  proses  Musrenbang.  Hasil-hasil  musrenbang  merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten pada peride 1 (satu) tahun selanjutnya sebagai acuan dalam menetapkan APBD. Proses perencanaan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh Bappeda dengan siklus sebagai berikut:

 

           Diantara kendala dalam proses penyusunan dokumen sebagaimana digambarkan pada siklus perencanaan diatas, tidak tepatnya waktu mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor karena pada proses penyusunannya melibatkan berbagai stakeholder. Peran DPRD Kab. Buton Utara sebagai mitra Pemerintah Daerah Kab. Buton Utara juga sangat penting. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 161 huruf i dan Permendagri 54 Tahun 2010 Pasal 107 ayat (2) diharapkan selalu  bersinergi  dengan  program  prioritas  yang  telah  dicanangkan  oleh  Pemerintah  Daerah untuk mencapai visi dan misi RPJMD. Perlu komitmen bersama oleh berbagai pihak untuk taat dan konsisten mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan dalam proses perencanaan.

          Diantara  dokumen  perencanaan  yang  telah  ditetapkan  adalah  RPJMD  Kab.  Buton  Utara untuk periode 2016-2021. RPJMD Kab. Buton Utara Tahun 2016-2021 memuat Arah Kebijakan Pembangunan dalam setiap tahunnya guna merelisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara.

           Visi yang ingin diwujudkan selama peride 2016 – 2021 adalah: “Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara Yang Maju dan Sejahtera” dengan penjelasan sebagai berikut :

1.   Masyarakat yang Aman

Perwujudan pokok visi ini ditandai dengan terciptanya tertib social, rendahnya konflik baik secara vertikal maupun horizontal, rendahnya kriminalitas dan gangguan ketertiban serta ketenteraman dalam masyarakat.

2.   Masyarakat yang Berbudaya

Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh termanifestasikannya nilai-nilai budaya sesuai jati diri lokal dan bangsa dalam budi pekerti yang baik.

3.   Masyarakat yang Religius

Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh meningkatnya pelaksanaan ibadah dan pengamalan nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan baik secara individu maupun sosial.

4.   Buton Utara yang Maju

Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan terpenuhinya infrastruktur wilayah.

5.   Buton Utara yang Sejahtera

Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh peningkatan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perasaan tenang dan rasa aman dalam hidupnya.

           Selanjutnya visi pembangunan Kab. Buton Utara dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

(1)  Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermoral yang ditopang oleh 4 pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan, budaya dan keagamaan.

(2)  Meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  infrastruktur  (terutama  infrastruktur  dasar)  secara berkelanjutan.

(3)  Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik (good goverment) dan pemerintahan

yang bersih (good governance).

(4)  Meningkatkan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang kreatif dan produktif berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan.

(5)  Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan ramah lingkungan secara berkelanjutan.

(6)  Membangun  kerjasama  dalam  negeri  dan  luar  negeri  yang  saling  menguntungkan  untuk membuka lapangan kerja masyarakat.

(7)  Menerapkan  sistem  keamanan,  ketertiban  dan  kenyamanan  kehidupan  bermasyarakat secara persuasif, humanis dan egaliter.

(8)  Membangun dan meningkatkan penggunaan sistem informasi daerah berbasis data secara online.

          Visi dan Misi Pembangunam tersebut sejatinya dapat ditungkan secara aplikatif pada masing- masing perangkat daerah dalam bentuk tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi sampai dengan lahirnya program dan kegiatan.

          Fokus perencanaan pembangunan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Buton Utara setidaknya diarahkan pada:

1.   Perencanaan bidang sosial, budaya dan pemerintahan:

a. Terkait dengan Misi pertama, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermoral yang ditopang oleh 4 pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan, budaya dan keagamaan untuk mewujudkan visi berbudaya dan religius.

b. Terkait dengan misi ketiga meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik (good goverment) dan pemerintahan yang bersih (good governance) untuk mewujudkan visi Buton Utara yang maju.

Terkait dengan misi ketujuh Menerapkan sistem keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat secara persuasif, humanis dan egaliter untuk mewujudkan visi masyarakat yang aman.

2.   Perencanaan bidang pengembangan wilayah, sarana dan prasarana:

a. Terkait dengan misi kedua meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur (terutama infrastruktur dasar) secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi Buton Utara yang Maju;

b. Terkait dengan misi kelima mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan ramah lingkungan secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi Buton Utara yang sejahtera.

3.   Perencanaan bidang ekonomi:

a. Terkait dengan Misi keempat Meningkatkan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang kreatif dan produktif berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi Buton Utara yang sejahtera;

b. Terkait dengan misi keenam Membangun kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang saling menguntungkan untuk membuka lapangan kerja masyarakat untuk mewujudkan visi Buton Utara yang sejahtera.

4.   Perencanaan   bidang   penelitian   dan   pengembangan 

Terkait   dengan   misi   delepan membangun dan meningkatkan penggunaan sistem informasi daerah berbasis data secara online untuk mewujudkan visi Buton Utara yang maju dan sejahtera.

          Bidang-bidang perencanaan diatas, mengkoordinir perangkat daerah di Kabupaten Buton Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Semua perangkat daerah yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 berdasarkan kewenangannya seyogyanya melahirkan program dan kegiatan yang dijabarkan pada Renstra PD untuk jangka 5 (lima) tahun dan Renja PD untuk jangka 1 (satu) tahun, dapat menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan guna terwujudnya Buton Utara yang aman, berbudaya, religius, maju dan sejahtera sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kab. Buton Utara.

Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan Yang Akurat

          Diantara kendala yang dihadapi dalam porses perencanaan pembangunan guna menyajikan dokumen perencanaan yang berkualitas adalah kurang tersedianya data yang akurat dan valid untuk mengukur capaian target perencanaan.

Olehnya itu diperlukan langkah-langkah dalam sebagai berikut:

a.   Program Buton Utara Satu Data. Diharapkan ketersedian data yang ada sudah divalidasi oleh berbagai pihak. Data yang ditampilkan sudah merupakan satu kesatuan data untuk buton utara. Tidak ada lagi perbedaan data hanya karena perbedaan instansi   yang mempublikasikan data tersebut.

b.   Forum diskusi tentang data dengan instansi terkait khususnya BPS perlu ditingkatkan lagi. Segera dibentuk forum data Kabupaten Buton Utara.

c.    Update data secara berkala, dan perlunya aplikasi untuk input data yang cepat serta saran prasarana publikasi data yang dapat diakses oleh masyarakat.

Konsistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan daerah tidak berdiri sendiri-sendiri akan tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain. Alur hubungan antar dokumen sebagimana disajikan pada bagan berikut:

Gambar 2. Hubungan antar dokumen Perencanaan

           Diantara cara untuk memastikan konsistensi antar dokumen adalah melakukan pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Tahapan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi ini sebagaimana telah diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan tujuan:

1.  Terciptanya konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan  daerah,  (kebijakan  provinsi  sulawesi  Tenggara  dengan  kabupaten  Buton Utara);

2.   Konsistensi dan keselarasan antar kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam:

      a.    RPJMD Kab. Buton Utara dengan RPJP Kab. Buton Utara dan RTRW Kab. Buton Utara;

      b.   RKPD dengan RPJMD;

      c.   Renstra PD dengan RPJMD;

      d.  Renja PD dengan RKPD;

      e.  KUA dan PPAS yang disepakati bersama DPRD dengan RKPD

      f.   RKA dengan Renja PD

3.   Kesesuaian antara tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah.

           Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka perlu koordinasi antar Perangkat Daerah untuk mensukseskan   program   prioritas   yang   sudah   dijabarkan   dalam  RPJMD   dan   RKPD.   Juga dibutuhkan Peningkatan   Kualitas SDM Perencanaan masing-masing PD sehingga    dapat menerjemahkan visi dan misi serta program prioritas daerah yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Bappeda sebagai koordinator dalam perencanaan harus mampu menjaga konsistensi antar dokumen dimaksud dengan melaksanakan asistensi terhadap perangkat daerah pada setiap penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

           Berdasarkan hasil pembahasan mengenai poroses dan strategi perencanaan di  atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.   Kebijakan Perencanaan daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembanguan Kabupaten Buton Utara Periode 2016 2021 terbagi dalam empat bidang perencanaan yaitu:

      a.   Bidang sosial, budaya dan pemerintahan terkait dengan misi pertama, ketiga dan ketujuh untuk mewujudan visi Buton Utara berbudaya, religius, aman dan maju;

      b.   Bidang Pengembangan wilayah, sarana dan prasarana terkait dengan misi kedua dan kelima untuk mewujudkan visi Buton Utara yang maju dan sejahtera.

      c.   Bidang ekonomi terkait dengan misi keempat dan keenam untuk mewujudkan visi Buton Utara yang sejahtera

      d.   Bidang Penelitian dan Pengembangan terkait dengan misi kedelapan untuk mewujudkan Buton Utara yang Maju dan Sejatera.

2.   Dokumen perencanaan harus didukung dengan ketersediaan data yang akurat dan valid, dengan mencanangkan program buton utara satu data. Untuk mensukseskan kegiatan ini maka dibentuk forum data.

3.   Perlu  komitmen  bersama  semua  stakeholder  (khususnya  pemerintah  darah  bersama  DPRD) untuk melaksanakan proses penyusunan dokumen sesuai dengan peraturan perundang- undangan, baik dari segi kepatuhan terhadap waktu maupun konsistensi antar dokumen.

4.   Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perencanaan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis bagi aparat perencana setiap perangkat daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 – 2025. Ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2016- 2021. Ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   54   Tahun   2010   tentang   Pelaksanaan   Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;