Forum Lintas OPD Tahun 2020, Tiga Aspek Ini Menjadi Fokus Pembahasan

(Foto : Kepala BAPPEDA  saat menyampaikan sambutan di Forum Lintas OPD tahun 2020)

Buranga,-

Tahun 2021, prioritas pembangunan Kab.Buton Utara akan fokus terhadap tiga (3) isu strategis yaitu Pemantapan pembangunan Infrastruktur,Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan potensi Ekonomi lokal berbasis industri. Hal itu disampaikan oleh Kepala BAPPEDA, Harmin Hari,SP.,M.Si dalam Acara Forum lintas OPD 2020 di Aula BAPPEDA yang digelar Selasa, (10/3/2020). Ketiga isu strategis tersebut dibahas secara terstruktur dan rapi dalam forum lintas OPD tahun ini,dimana setiap Kepala Dinas OPD memperesentasikan Program prioritasnya ditahun 2021 dan selanjutnya di lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk mensinergiskan dan menyeleraskan program lintas sektor.

Kegiatan Forum lintas OPD tahun 2020 dihadiri oleh Para Pejabat lingkup OPD Kab.Buton Utara antara lain Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra,Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, para Kepala Dinas serta Para camat dan Lurah seKab.Buton Utara. Acara forum lintas OPD tahun 2020, dibuka secara resmi oleh Bupati Buton Utara, Drs.H.Abu Hasan,M.Pd sekaligus menjadi moderator dalam sesi diskusi. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa dalam proses perencanaan semua OPD haruslah berbasis data sehingga target yang akan dicapai terukur dan realistis.

“Pembangunan yang berkualitas tidak akan terwujud jika tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber daya Manusia. Apalagi Di Era yang serba digitalisasi saat ini, sangat penting untuk semua Aparatur Sipil Negara untuk terus meningkatkan kemampuannya baik dari aspek intelektual maupun sosial”, ungkap Bupati.

Dalam sesi diskusi lintas OPD, beberapa Kepala Dinas,Camat dan Lurah menyampaikan pertanyaan,kritik dan saran yang konstruktif seperti Kadis Sosial,Dra.Muliana yang memberikan masukannya terkait perlunya koordinasi dan sinergitas para Camat,Lurah dan Kepala Desa untuk membantu Dinas Sosial mengupdate data masyarakat Miskin dan perlunya percepatan pembangunan Penguat Jaringan Sinyal GSM di 6 Kecamatan di Kab.Buton Utara yang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat. Diakhir Acara, disampaikan hasil kesepakatan forum lintas OPD tahun 2020 oleh Kabid.Sosial Budaya BAPPEDA,Amalan,S.Si dan selanjutnya ditandatangani oleh Bapak Bupati, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021.

Kegiatan Asistensi Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Menuju Satu Data dan Satu Sistem tahun 2021

(Foto: Kegiatan Asistensi Renja OPD tahun 2021)

Buranga,

Untuk memenuhi amanat Permendagri No.86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), BAPPEDA mengadakan kegiatan Asistensi rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021, yang di laksanakan di Kantor BAPPEDA sejak hari senin sd Jumat (24 sd 28 Februari 2020). Kegiatan Asistensi tersebut dibagi menjadi tiga (3) Bidang atau urusan yaitu Bidang Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana,Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Kegiatan RENJA OPD untuk tahun 2021 agak berbeda dengan tahun sebelumnya, karena untuk tahun anggaran 2021 sudah harus menggunakan Permendagri No.90 tahun 2019 terkait Klasifikasi,Kodefikasi,Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang sebelumnya menggunakan Permendagri No.13 tahun 2006. Oleh karena itu Asistensi Renja OPD untuk tahun 2021 ini fokus kepada Mapping (pemetaan) terhadap perubahan permendagri tersebut dan menyamakan persepsi serta penafsiran terhadap format baru di permendagri no.90 tahun 2019 untuk masing-masing OPD. Sehingga harapan Pemerintah pusat untuk menuju "satu data dan satu sistem" yang bermuara pada fase pelaksanaan APBD tahun 2021 dan mendukung Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dapat terwujud.

Kegiatan Musrenbang Kecamatan Kab.Buton Utara tahun 2020

Buranga-,

Sesuai Amanat Permendagri No.86 Tahun 2017 pasal 98 ayat 3,BAPPEDA Kab.Buton Utara bersama-sama pemerintah di 6 Kecamatan menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan yang berlangsung mulai tanggal 10 Februari sd 19 Februari 2020. Kegiatan Musrenbang pada tahun ini, mengangkat tema "Pemantapan Pemerataan Infrastruktur Wilayah,Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,Kegiatan musrenbang kali ini lebih lengkap dan berkesan karena turut dihadiri oleh Perwakilan legislatif  yaitu Anggota DPRD Kab.Buton Utara.Selain itu, dihadiri juga oleh Segenap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Perwakilan tiap Desa dan Kelurahan mulai dari Kepala Desa, Lurah,Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama,Tokoh Adat dan Tokoh Perempuan.

Pada tanggal 10 Februari sd 13 Februari, Kegiatan Musrenbang Kecamatan telah selesai diselenggarakan berturut-turut di Kecamatan Kulisusu Utara,Kec.Bonegunu,Kec.Wakorumba Utara dan Kec.Kulisusu Barat dengan sukses dan lancar tanpa adanya kendala berarti. Dalam Sambutannya pada Acara Musrenbang Kec.Bonegunu  tanggal 11 Februari 2020, Kepala BAPPEDA Harmin Hari, SP., M.Si menyampaikan Apresiasi kepada seluruh elemen Masyarakat dan Stake Holder  khususnya Pemerintah Kecamatan sebagai penyelenggara dalam menyukseskan Agenda tahunan ini. "Kegiatan Musrenbang Kecamatan adalah sebagai forum pembahasan untuk melakukan penajaman,Klarifikasi,penyelarasan dan Kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di Desa dan Kelurahan, yang nantinya akan menghasilkan berita acara kesepakatan untuk menjadi bahan pembahasan dalam forum lintas OPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Bahwa dalam perencanaan, terdapat 4 pendekatan yang berorientasi pada proses  yaitu Teknokratik atau dengan menggunakan metode atau kerangka berpikir ilmiah,Partisipatif yaitu dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan,Politis yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah kedalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama DPRD dan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas (Up down bottom up) yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dengan hasil musyawarah  mulai dari Desa,Kelurahan,Kecamatan,Kabupaten/Kota,Propinsi hingga Nasional.Oleh karena itu, kita berharap semua Stake Holder dapat membangun sinergitas untuk menuntaskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara tahun depan seperti menurunkan angka kemiskinan menjadi 14 persen ditahun 2021 sesuai target didalam RPJMD tahun 2016-2021," ujar Kepala BAPPEDA.

Sementara itu, dalam diskusi tanya jawab pada Kegiatan Musrenbang di 4 Kecamatan yang telah selesai umumnya usulan tiap Desa dan Kelurahan adalah terkait infrastruktur seperti di Kecamatan Bonegunu, terkait usulan peningkatan kualitas layanan air minum dengan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Langere yang merupakan kebutuhan prioritas Masyarakat.Selain infrastruktur, juga mengemuka terkait usulan penambahan tenaga Medis dan Pendidik seperti Guru, Bidan dan Perawat di Kecamatan Kulisusu Barat, Wakorumba Utara dan Kulisusu Utara. Menanggapi beberapa usulan tersebut, Kepala BAPPEDA memberikan tanggapannya bahwa dalam usulan tersebut ada skala Urgent,Prioritas dan belum terlalu prioritas. Apalagi APBD untuk tahun 2020 terserap untuk PILKADA, serta untuk penyelesaian pengerjaan jalan poros Kabupaten dari Labuan-Waode Buri yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi kita harus tetap menjaga spirit,berdoa dan meningkatkan kualitas kerja agar dengan anggaran yang minimal dapat menghasilkan kinerja yang maksimal untuk kemajuan Kabupaten Buton Utara tercinta.

Sosialisasi SDGs Kab. Buton Utara

Buranga 26 Juni 2019. Sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Bappeda Kab. Buton Utara yang di hadiri beberapa Kepala OPD Terkait turut hadir langsung Kepala Bappeda langsung dan memberi sambutan di muka undangan. Dalam sambuatannya Kepala Bappeda menyampaikan;

sdgs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan milenium (millennium development goals/mdgs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara, baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar.

pada bulan september 2015, sidang umum pbb yang diikuti oleh 159 kepala negara termasuk indonesia, telah menyepakati tujuan pembangunan berkelanjutan (tpb) atau sustainable development goals (sdgs) menjadi agenda global 2030. tpb/sdgs tersebut berisikan 17 goals dan 169 target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030.

indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target mdgs indonesia yaitu 49 dari 67 indikator mdgs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan tpb/sdgs. beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan angka kematian ibu (aki), penanggulangan hiv/aids, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

tujuan pembangunan berkelanjutan (tpb)/sustainable development goals (sdgs) merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

harapannya kedepan bersinergis, agar mencapai kehidupan berkelanjutan dan menjadi perubahan yang positif untuk buton utara, kegiatan ini bagus apabila memang benar-benar untuk pembangunan jangka mengengah dan panjang dengan adanya kegiatan tpb ini diharapkan pembangunan-pembangunan di buton utara dapat diselesaikan secara tuntas

upaya pencapaian target tpb/sdgs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. target-target tpb/sdgs di tingkat nasional telah sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

tpb/sdgs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; (17) kemitraan untuk mencapai tujuan

penyusunan rencana aksi daerah (rad) tujuan pembangunan berkelanjutan (tpb)/sustainable development goals (sdg’s) kabupaten buton utara tahun 2019 diselenggarakan berdasarkan :

1. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;

2. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

3. peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

maksud dilaksanakannya penyusunan rencana aksi daerah (rad) tujuan pembangunan berkelanjutan (tpb)/sustainable development goals (sdg’s) kabupaten buton utara tahun 201   adalah sebagai dokumen rencana kerja 2 (dua) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran tpb/sdgs

Forum Perangkat Daerah

            Buranga;19 Maret 2019 Forum Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 dengan tema Optimalisasi Peran Perangkat Daerah Dalam Rangka Pencapaian Target Pembangunan Tahun 2020 yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Buton Utara Drs. H. Abu Hasan, M.Pd. Bupati Buton Utara pada saat memasuki ruangan aula Bappeda yang terlihat mendapat sambutan oleh hampir semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Perencana OPD Kabupaten Buton Utara yang didampingi oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan bersama Kepala Bappeda Buton Utara.

            Dalam pelaksanaanya, forum perangkat daerah yang pertama diawali dengan laporan Kepala Bappeda Harmin Hari, SP., M.Si kepada Bupati Buton Utara bahwa perencanaan yang baik adalah hal yang sangat penting dalam proses pembangunan kita dan dalam hal itu semua OPD wajib berkoordinasi kepada Bappeda dalam tahapan proses perencanaan pembangunan seperti yang tertuang dalam permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang sistem perencanaan. Kepala bappeda melanjutkan laporan dengan menambahkan beberapa persoalan yang sangat penting untuk kemudian kita jadikan catatan bersama, salah satunya terkait persoalan persentase angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Buton Utara.

          Kemudian dalam acara selanjutnya yaitu sambutan bapak bupati buton utara sekaligus membuka acara Forum Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara yang bertema Optimalisasi Peran Perangkat Daerah Dalam Rangka Pencapaian Target Pembangunan Tahun 2020, dalam sambutannya Bupati Buton Utara yang akrab disapa dengan panggilan bapak Abu Hasan pertama sekali memberikan intruksi kepada seluruh peserta forum para kepala OPD dan para perencana agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan memanfaatkan forum ini denga sebaik-baiknya karena dengan kegiatan ini akan memberikan peran yang sangat penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan khususnya rencana pembangunan tahu 2020.

         Bupati juga juga menyampaikan bahwa setiap OPD harus mempunyai program unggulan untuk menopang pembangunan dan pelayanan di pemerintahan kita agar kemudian Buton Utara dapat bersaing dengan daerah-daerah lain baik tingkat Regional maupun tingkat Nasional. Satu contoh misalnya Dinas Kesehatan, bahwa kemudian ketika dinkes belum bisa mengatasi persoalan stanting sampaI hari ini maka kedepan dinkes harus merumuskan program unggulan untuk mengatsi persoalan stanting menuju proses pembangunan yang baik, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM serta SDA kita. “memang kita masih punya banyak kendala khususnya di infrastruktur jalan, jalan-jalan kita masih banyak yang rusak tapi jangan kita jadikan kendala dalam proses pembangunan kita, bupati lalu menyambung denga mengatakan bahwa “saya yakin bahwa gubernur akan memberikan bantuan dana kepada kita dalam pembangunan jalan khususnya pembangunan jalan Provinsi”.ujar pak bupati dalam beberapa menit sambutanya, juga menyampikan kepada semua peserta bahwa dalam forum audiens beberapa waktu yang lalu yang dihadiri langsung oleh Bapak Presiden RI saya telah melaporkan keadaan yang ada di Buton Utara saat ini khususnya masalah harga kopra yang menurun sebab komoditas kopra ini adalah salah satu komoditas yang ditekuni masyarakat Buton Utara dan pada saat itu juga dalam sambutanya bupati memberikan intruksi kepada kepala dinas perindag agar setelah pemilu harus berangkat ke surabaya untuk memastikan harga kopra kenapa bisa turun.

            Setelah hampir 30 menit dalam sambutan Bupati Buton utara saya menangkap beberapa hal yang penting, salah satunya tentang ekonomi kerakyatan seperti misalnya  yaitu mengenai keberadaan petani ubi kayu yang ada di kawasa selatan seperti petani di desa linsowu, rombo dan lantagi bahwa menurut informasi  pada saat ini petani tersebut mengalami banyak kendala yang dihadapi diantaranya maslah hama, lahan berkebun yang semakin kurang, pengadaan bibit, akses jalan menuju kebun dan lain sebagainya kaitan dengan proses berkebun, sehingga hal ini sangat memerlukan perhatian pemerintah daerah seperti misalnya memberikan bantuan pembebasan lahan untuk berkebun, pengadaan bibit, obat hama, dibuatkan jalan dan bantuan-bantuan lain yang bersifat mendukung aktifitas mereka sebagai petani ubi kayu agar kemudian persoalan ekonomi kerkyatan kita dapat diatasi.

            Diakhir-akhir sambutan bapak buapti menyampaikan bahwa untuk mempertahankan Opini WTP dan Sakip saya akan main paksa karena dalam menjaga dan meningkatkan prestasi daerah maka kita harus kerja keras, ujar pak bupati dan mengakhiri sambutan dengan menyampaikan bahwa 2 tahun terakhir ini adalah penentu untuk pencapaian VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Buton Utara.